KETIKA ditanya apa yang paling berkesan selama tiga bulan tinggal di Kota Lumpia, teman saya -pejabat teras di Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua- menyatakan kekagumannya dengan sikap warga Kota Semarang yang amat memaklumi pemadaman listrik oleh PLN. Mungkin karena terlalu sering mengalami pemadaman listrik, warga Semarang seperti saya lebih memilih diam daripada melakukan demo ke PLN. Toh sia-sia, tidak akan merubah keadaan di pasar listrik yang monopoli seperti sekarang.
Mungkin sikap warga Semarang ini dapat mewakili setidaknya warga Jawa Tengah. Sejauh ini tidak ada protes apapun dari mereka atas pemadaman listrik secarabergiliran. Mereka juga tidak protes tatkala listriknya diputus PLN, karena terlambat atau ada salah perhitungan dalam pembayaran biaya listrik bulanan.
Namun bagi kalangan industri dan usaha yang sangat menggantungkan diri pada pasokan listrik PLN, pemadaman listrik berarti bencana. Puluhan miliar kerugian membentang di depan mata. Daya saing pun berkurang. Belum lagi beberapa kontrak yang terpaksa harus dijadwal ulang, karena berkurangnya kapasitas produksi. Wajar jika terdapat karyawan pabrik yang berunjuk rasa ke PLN, karena pemadaman listrik berakibat cukup serius bagi masa depannya.
Beberapa industri bermodal kuat mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran investasi membangun pembangkit listrik sendiri, jika mereka sudah mulai putus asa oleh kondisi kelistrikan kita saat ini. Ini bisa jadi pilihan terakhir yang sulit diambil oleh pengusaha kuat, sekalipun dalam kondisi seperti saat ini.
Ada dua alasan yang mendasari hal itu. Pertama, harga solar yang dibayar adalah harga pasar sehingga cenderung tidak menentu dan naik terus. Menurut para pakar bahan bakar, harga minyak dunia diperkirakan akan mencapai 200 dolar AS per barel pada akhir 2008. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam mengkalkulasi biaya produksi maupun menentukan harga jual.
Kedua, daya beli masyarakat makin melemah. Pada posisi ini, para pengusaha akan berpikir lebih matang sebelum melakukan penyesuaian harga barang. Kalaupun harga disesuaikan dengan kenaikan harga BBM, persentase kenaikannya tidak akan sebesar kenaikan harga BBM, kecuali mereka siap kehilangan pangsa pasarnya.
Andai pembeli memahami harga baru yang dipatok produsen, volume pembeliannya jelas akan berkurang, sehingga tetap berpengaruh terhadap kapasitas produksi perusahaan. Ini seperti buah simalakama. Kalau dimakan ibu yang mati, namun jika tidak dimakan bapak yang mati. Apa harus di-emut?
Jangan Anggap Remeh
Listrik adalah energi. Kalau tubuh kita kekurangan energi, badan pasti menjadi lesu. Bergerak pun tak mau, apalagi diajak berlari. Jadi kalau listrik sering mati, janganlah itu dianggap remeh dan biasa seperti cara masyarakat Semarang merespon pemadaman listrik.
Konon, toko-toko mesin di Johar sekarang ini kewalahan melayani permintaan konsumen yang ingin membeli generator listrik. Permintaannya tinggi melampaui penawaran. Bahkan generator second-hand pun, menurut seorang penjual di Pasar Johar, juga diminati pembeli. Ini subjek menarik yang bisa jadi bahan penelitian para mahasiswa.
Bagi masyarakat berpendapatan tinggi, pemadaman oleh PLN memang tidak jadi masalah. Toh masih ada jalan keluarnya. Seorang dokter, anak orang terkenal di Semarang, sampai memasang dua generator listrik di halaman rumahnya untuk mengatasi pemadaman listrik yang frekuensinya makin sering dan durasinya makin lama.
Rendahnya pasokan listrik PLN terjadi akibat beban pengusaha untuk menanggung biaya produksi makin besar, sehingga mereka mengalihkan hampir seluruh kebutuhan listriknya ke PLN. Ini akibat mahalnya biaya BBM (solar) industri, sebagai imbas tingginya harga minyak mentah dunia. Biaya BBM yang tinggi menyebabkan biaya produksi industri meningkat. Industri pun menekan biaya produksi dengan beralih ke listrik PLN. Maka beban listrik pun bertambah, sementara cadangan listrik hanya 20 persen.
Kondisi makin parah karena tidak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap berkapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW), sehingga sistem kelistrikan Jawa-Bali defisit 700 MW. Dalam beberapa minggu terakhir, Jawa Bali juga kerap mengalami pemadaman bergilir. Menurut Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar, pertumbuhan konsumsi listrik per tahun cukup tinggi: 6,8 persen. Dengan demikian, pembangkit listrik yang menggunakan BBM harus beroperasi lebih keras.
Di Jawa Tengah, kenaikan harga BBM memicu inflasi yang sangat tinggi. Berdasarkan catatan BPS Jawa Tengah, tingkat inflasi di provinsi ini pada Juni 2008 sebesar 2,31 persen. Peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan inflasi Mei lalu sebesar 1,21 persen. Peningkatan ini disumbang kenaikan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (1,35 % )dan kelompok perumahan, listrik, gas dan bahan bakar (0,67 %).
Seorang pengusaha menuturkan kepada saya, betapa berat dampak kenaikan BBM terhadap operasional perusahaan. Tahun 2005, dia sempat diperingatkan PLN karena terlambat membayar rekening listrik. Kini, ia harus melakukan efisiensi di berbagai aktivitas karena biaya BBM meningkat dua kali lipat dalam struktur produksinya.
Kenaikan harga BBM memang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun juga di negara-negara maju. Bahkan terjadi hampir di seluruh negara di dunia, kecuali Venezuela dan Kuba: dua negara sosialis yang amat memproteksi kesejahteraan rakyatnya.
Menghambat Investasi
Gubernur Ali Mufiz, yang akan segera mengakhiri jabatannya, sangat risau dengan perkembangan investasi di Jawa Tengah. Mengutip Statististik Keuangan dan Ekonomi Daerah (SKED) Jawa Tengah yang diterbitkan Mei 2008, Gubernur prihatin dengan tidak adanya perkembangan nilai investasi di daerahnya selama empat bulan terakhir.
Keprihatinan ini menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi dengan adanya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN. Yang saya khawatirkan bukan saja tidak ada investor baru. Tetapi pemadaman listrik juga akan mendorong investor yang ada saat ini untuk berpikir hengkang dari Ja-wa Tengah, bahkan mungkin dari Indonesia.
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendongkrak investasi sebenarnya sudah sangat luar biasa. Jawa Tengah adalah provinsi yang memelopori pembentukan one stop service: pelayanan satu atap. Jawa Tengah juga menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan Investment Business Forum atau forum investasi tingkat daerah, yang kemudian dicontoh provinsi lain. Tetapi Jawa Tengah selalu kecolongan atau lebih lambat dibandingkan dengan provinsi tetangga, sehingga para investor lebih suka menanam investasinya di luar Jawa Tengah.
Maka, saya pun menjadi termanggu-manggu. Apa jadinya perkembangan investasi di Jawa Tengah, jika kondisi kelistrikan terus tidak menentu. Advantages atau nilai-nilai lebihnya saja sudah kalah berkompetisi dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta yang mana infrastruktur jalannya jauh lebih baik.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tampaknya harus menghidupkan kembali UU yang yang menghapus monopoli PLN yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, agar pelayanan listrik kepada masyarakat bisa diperbaiki. Kebijakan kewenangan dalam pengelolaan kelistrikan sebaiknya diperbarui agar infrastruktur listrik dapat mengantisipasi perkembangan industri 10 mendatang.
Bersamaan dengan itu, peran pemerintah daerah dalam investasi pembangkit listrik perlu diperluas lagi. Sehingga melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya dapat mengatasi krisis listrik. Krisis listrik tidak saja menghambat investasi, tetapi juga dapat memperpendek umur investasi mesin-mesin industri, karena switching off elektifikasi akan mempercepat kegagalan operasional mesin.
Jelaslah bahwa kegiatan investasi di Jawa Tengah akan sulit berkembang jika habis terang lalu gelap. Menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, pertumbuhan industri pada tahun 2009 diperkirakan hanya 5,6 persen dari yang ditargetkan sebesar enam persen. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan target pertumbuhan industri rata-rata 8,56 persen pada tahun depan.
Kita harus segera mencari solusinya, tidak dengan membuat jam kerja yang aneh-aneh, seperti menggeser jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu, hanya karena pada hari-hari tersebut ada penurunan beban. Pekerja pun manusia! Mereka harus beribadah dan menyisihkan waktu liburnya untuk keluarga.
Pemerintahan SBY perlu memikirkan solusi efektif mengatasi hal ini, agar listrik terang terus dalam waktu yang cepat. Saya yakin, Pemilu 2009 sudah dekat, dan Presiden SBY tentu mau mempertimbangkan catatan ini. (32)
-Ir Ichwan Sudrajat MM, kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
